18 Desember 2010
22 Oktober 2010
Tips memilih Atap Rumah
Fleksibel dan kedap air Atap bersifat kedap air,baik dalam cuaca dingin ataupun panas memiliki sifat flesible,hal ini membuat atap tersebut tidak retak bahkan terhadap perubahan cuaca sekalipun.
Berventilasi Pada gelombang Atap memiliki jarak 85cm2/m per lembar, untuk membantu pertukaran udara menjadi lebih baik diantara insulasi panas dan atap.Ventilasi ini menjamin untuk mencegah dari kerusakan yang diakibatkan kondensasi.
Berbobot ringan dengan memiliki bobot hanya 4kg/m2.hal ini dapat berarti menghemat biaya untuk pembangunan rangka dan memudahkan dalam transportasi.
Instalasi yang mudah Atap dapat dengan mudah. terpasang di bagian atas gelombang, untuk mencegah masuknya air hujan melalui lubang paku.jika diperlukan,atap bias dipotong menggunakan gergaji atau pisau sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
Overlapping yang aman Atap mempunyai gelombang kecil yang saling mengunci gelombang dari masuknya air hujan dan angin.dilengkapi juga dengan paku berlapis galvanise yang dipasang pada tiap gelombang di bagian atasnya,hal ini juga untuk menahan tiupan angin.
perpaduan warna system pewarnaan atap tidak hanya memberikan kesan warna tapi perpaduan warna yang memungkinkan untuk mengkombinasikan secara acak. Karena hamper semua atap memiliki harmonisasi warna yang berbeda,atap pun dapat tampil seperti mosaic yang indah ,alami dan natural.
Tahan terhadap tekanan pada saat pemasangan, pekerja dapat berjalan diatas bagian lekukan terutama disangga oleh reng.jika kemiringan atap cukup tinggi, sangat disarankan menggunakan alat Bantu berupa tangga yang diletakkan diantara lekukan. Ini tidak akan menimbulkan tekanan yang berarti atau perubahan bentuk pada lekukan.
Hemat biaya bangunan Atap dapat dipasang di atas reng kecil yang berfungsi untuk memperkuat letak reng. Dibandingkan dengan penutup atap lain yang mengharuskan penggunaan full deck. struktur atap dapat di hemat hingga hingga 50%.
by : Kadek Suastika, ST
09 Oktober 2010
Kemenpera Segera Wujudkan Tabungan Wajib Perumahan
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) segera mewujudkan tabungan wajib perumahan bagi masyarakat karena dapat mempercepat pembangunan rumah sejahtera tapak bagi kalangan menengah bawah.
"Untuk kalangan pegawai negeri sipil realisasi tabungannya bisa melalui Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) sedangkan kalangan pekerja swasta dengan dukungan Jamsostek," kata Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, saat menghadiri Musyawarah Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu.
Menurut dia, pengadaan tabungan wajib perumahan merupakan tindak lanjut diterapkannya fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP) yang diberlakukan sejak 3 Oktober ini. "Kami yakin, dengan cara ini kebutuhan rumah di Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 8 juta unit dapat berkurang," ujarnya.
Selain itu, pria asal Gorontalo tersebut, menilai, lambannya realisasi pembangunan unit rumah sederhana sehat (RSh) di Jatim. Dari target 20 ribu unit yang direncanakan selesai akhir 2010, kini hanya terwujud 12 ribu unit. "Sisanya sebanyak 8 ribu unit baru akan diselesaikan per akhir tahun 2011," katanya.
Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah daerah meningkatkan sinergi antarpemangku kebijakan. Contohnya, PT Asabri (Persero) memberikan jaminan kredit dan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) memberikan bantuan dalam bentuk uang muka.
"Dukungan percepatan ini karena harga jual rumah sederhana sehat senilai Rp55 juta per unit yang dipatok pemerintah sekarang ini dinilai sudah tidak sesuai untuk wilayah Jawa, Papua, Maluku Utara, dan Gorontalo," katanya.
Di samping itu, ia meminta, pemerintah daerah memberikan kebijakan seperti penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bekasi. "Kami harap Surabaya dapat mengikuti jejak mereka. Kalau bisa perizinan (perumahan) dalam satu atap misal yang diterapkan di Sragen dan Solo," katanya.
Sorotan Menpera tersebut, dibenarkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Rasiyo, mewakili Gubernur Soekarwo. Ia melanjutkan, Apersi Jatim harus berperan dalam sisi ketersediaan rumah. "Upaya percepatan pembangunan rumah sederhana sehat bisa dilakukan dengan sinergi para pemangku kebijakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan perumahan," katanya.
"kutipan : kompas"
Untuk kalangan pegawai negeri sipil realisasi tabungannya bisa melalui Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) sedangkan kalangan pekerja swasta dengan dukungan Jamsostek.
Menurut dia, pengadaan tabungan wajib perumahan merupakan tindak lanjut diterapkannya fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP) yang diberlakukan sejak 3 Oktober ini. "Kami yakin, dengan cara ini kebutuhan rumah di Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 8 juta unit dapat berkurang," ujarnya.
Selain itu, pria asal Gorontalo tersebut, menilai, lambannya realisasi pembangunan unit rumah sederhana sehat (RSh) di Jatim. Dari target 20 ribu unit yang direncanakan selesai akhir 2010, kini hanya terwujud 12 ribu unit. "Sisanya sebanyak 8 ribu unit baru akan diselesaikan per akhir tahun 2011," katanya.
Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah daerah meningkatkan sinergi antarpemangku kebijakan. Contohnya, PT Asabri (Persero) memberikan jaminan kredit dan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) memberikan bantuan dalam bentuk uang muka.
"Dukungan percepatan ini karena harga jual rumah sederhana sehat senilai Rp55 juta per unit yang dipatok pemerintah sekarang ini dinilai sudah tidak sesuai untuk wilayah Jawa, Papua, Maluku Utara, dan Gorontalo," katanya.
Di samping itu, ia meminta, pemerintah daerah memberikan kebijakan seperti penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bekasi. "Kami harap Surabaya dapat mengikuti jejak mereka. Kalau bisa perizinan (perumahan) dalam satu atap misal yang diterapkan di Sragen dan Solo," katanya.
Sorotan Menpera tersebut, dibenarkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Rasiyo, mewakili Gubernur Soekarwo. Ia melanjutkan, Apersi Jatim harus berperan dalam sisi ketersediaan rumah. "Upaya percepatan pembangunan rumah sederhana sehat bisa dilakukan dengan sinergi para pemangku kebijakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan perumahan," katanya.
"kutipan : kompas"
04 Oktober 2010
Pervecta Truss
Langganan:
Postingan (Atom)